Jakarta (Dikdas): Penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) sama sekali tak terkait dengan agenda pemilihan umum 9 April 2014. Pemikiran yang coba mengaitkan BSM dengan sponsor atau afiliasi dengan pihak-pihak tertentu mestinya ditiadakan. Terlebih, BSM telah berjalan sejak beberapa tahun lalu.
“Kita tetap jalan. Marilah kita menjaga ini sehingga betul-betul tersalurkan ke siswa penerima BSM di seluruh pelosok nusantara,” kata Dr. Thamrin Kasman, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, saat menggelar rapat dengan pihak Bank Rakyat Indonesia di ruang sidang Gedung E lantai 5 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Maret 2014. BRI merupakan bank penyalur dalam program BSM.
Thamrin berkata demikian sebagai respon terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar dana bantuan sosial (Bansos) yang dikelola sejumlah kementerian difokuskan ke Kementerian Sosial saja.
Beberapa waktu lalu KPK mengungkapkan kekhawatiran atas terbuka lebarnya potensi penyelewengan dalam penyaluran Bansos menjelang pemilu legislatif 9 April 2014. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, anggaran Bansos dipatok Rp 91,8 triliun dari semula Rp 55,86 triliun. Tambahan tersebut lantaran adanya perubahan posting sejumlah anggaran dari belanja infrastruktur dan belanja barang menjadi belanja sosial.
Dana Rp 91,8 triliun itu mengucur ke 15 kementerian/lembaga dari total 86 kementerian/lembaga. Kemdikbud mengelola Bansos senilai Rp 28,332 triliun. Bansos yang dikelola antara lain BSM, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bidik Misi.
Bansos, tambah Thamrin, harus dilihat menurut kode akun anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Dilihat dari sifatnya, ada Bansos personal dan nonpersonal. Personal ditujukan ke, misalnya, siswa dan guru. Nonpersonal bersifat operasional seperti BOS. Ada juga Bansos yang bersifat fisik seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
“Kita tidak pernah berpikiran bahwa kementerian ini berafiliasi untuk membantu kegiatan-kegiatan di luar tugas dan fungsi kementerian. Kita menyalurkan bantuan untuk siswa miskin, ya kita salurkan ke siswa miskin. Tunjangan guru, ya ke guru. Tidak ada yang lain,” jelasnya.
Kalaupun ada yang melakukan penyimpangan, penelusurannya akan dengan mudah dilakukan karena sudah jelas siapa Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pembuat Komitmen.
“Semua jelas perannya. Tidak ada yang berpeluang untuk itu. Tidak ada yang bisa main-main,” tegas Thamrin.
Jumlah sasaran penerima BSM jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK menggunakan APBN Perubahan 2013 (Juli-Desember 2013) mencapai 12.722.033 siswa dengan nilai Rp 6.037.820.270.000. Sedangkan penyaluran BSM menggunakan APBN 2014 (Januari-Juni 2014), jumlah sasarannya 9.191.844 siswa senilai Rp 5.328.440.608.000.
Dokumen terkait:
Nilai satuan BSM untuk jenjang SD Rp 450.000/siswa/tahun, jenjang SMP Rp 750.000/siswa/tahun, dan jenjang SMA/SMK Rp 1.000.000/siswa/tahun.* (Billy Antoro).
Di ambil dari www.dikdas.kemdikbud.go.id
0 komentar:
Post a Comment